Bunyi Pasal 27 Ayat 3

Sebelum membahas perbedaan kedua ayat di atas, mari kita telaah untuk isi dari Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ayat tersebut menegaskan tentang keikutsertaan warga negara terhadap upaya pembelaan negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bunyi Pasal 30 Ayat 1

Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1, disebutkan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Upaya pertahanan dan bela negara dapat diterapkan saat berada di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu menghormati jasa pahlawan, berani menyampaikan pendapat, dan melestarikan adat dan buaya asli daerah.

Bentuk-bentuk Bela Negara

Baik Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1, keduanya membahas tentang pembelaan terhadap negara. Jika diuraikan lebih dalam lagi, apa saja bentuk-bentuk bela negara? Berikut ulasannya!

Usaha mempertahankan kedaulatan negara dapat dilakukan dengan cara berpartisipasi secara langsung. Jika Tentara Negara Indonesia (TNI) berpartisipasi membela pertahanan negara dengan keahlian senjata, rakyat dapat bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang pembangunan.

Bentuk bela negara selanjutnya dapat dilakukan secara non fisik, yakni mempertahankan negara dengan cara meningkatkan kesadaran cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, dan berperan aktif untuk memajukan bangsa sesuai dengan kemampuannya.

Wujud Bela Negara Bagi Pelajar

Apabila orang dewasa dapat melakukan pertahanan dan bela negara melalui profesi dan kemampuannya, apa yang bisa dilakukan oleh para pelajar?

Pelajar dapat mewujudkan sikap bela negara melalui lingkungan keluarga, dengan cara memahami hak dan kewajiban saat di rumah dan menjaga keharmonisan keluarga. Mengutamakan pemecahan masalah secara demokratis.

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya di sekolah, pelajar harus bertanggung jawab, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tidak ikut tawuran.

Lingkungan Masyarakat

Aktif dan rela berkorban untuk kepentingan dan kegiatan masyarakat.

Contoh Upaya Bela Negara di Lingkungan Masyarakat

Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan bela negara di lingkungan masyarakat?

Masih banyak lagi contoh upaya pertahanan dan bela negara yang bisa dilakukan oleh warga negara. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dengan baik dan benar.

Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang dilihat dari UU ITE hanyalah cara muatan ini berpindah tangan dan dilakukan di dalam ranah siber. Tidak ada definisi dari “Kesusilaan” dan jika merujuk ke dalam KUHP, perbuatan “melanggar kesusilaan” diatur di dalam berbagai Pasal yang tersebar di dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan dan buku 3 KUHP tentang pelanggaran.

Kesusilaan di dalam KUHP juga bergantung erat terhadap nilai kesusilaan di tempat terjadinya perbuatan, suatu hal yang bertentangan dengan konsep internet yang lintas batas (cross-border). Pasal ini juga merupakan duplikasi dengan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana di dalam UU tersebut hanya menjerat perbuatan jika muatan asusila disebarkan di muka umum atau digunakan untuk tujuan komersil, dengan demikian frasa “mentransmisikan” yang termasuk korespondensi pribadi seharusnya tidak dapat dipidana disini, terlebih jika tujuannya sebagai bukti kekerasan.

Kertas Kebijakan ini berisi masukkan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

Peradilan Anak di Indonesia berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sebagai pengganti Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan tentang peradilan anak saat ini.

Polri diamanatkan Undang-undang selaku penegak hukum, yang menangani masalah kenakalan anak yang melakukan kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertanggujawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, harus melakukan tugasnya dalam pelaksanaan penyidikan berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Penyidikan perkara anak, Penyidik wajib meminta saran dan pertimbangan kepada Bapas (Balai Pemasyarakatan). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa : “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penyebab penghambat pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik diantaranya : minimnya waktu yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian dan sulitnya Pembimbing Kemasyarakatan menemukan keluarga atau orang tua, nara sumber serta tempat tinggal dari anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk dilakukan penelitian serta proses administrasi dan koordinasi yang berbelit-belit antar lembaga terkait.

Upaya yang seharusnya dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memaksimalkan pembuatan laporan penelitian untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik, yakni : memaksimalkan kinerja pegawai Bapas dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk memberikan saran dan pertimbangan pada Penyidik dan menambah personil Bapas dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk memaksimalkan kinerja dilapangan

Keywords : Administrasi dan Anak

Perbedaan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1

Bunyi dan makna Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 sudah dijelaskan. Lantas, apa yang menjadi perbedaan keduanya? Singkatnya, pasal 27 ayat 3 lebih fokus dengan upaya pembelaan dan Pasal 30 ayat 1 dengan usaha bela negara. Keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari bela negara dan landasannya adalah wajib militer.

Selain itu, menurut laman Legal Smart Channel, subyek dari konsep bela negara adalah tentara maupun perangkat pertahanan negara lainnya. Baik sebagai profesi yang dipilih atau sebagai wajib militer. Perlu diingat bahwa spektrum bela negara sangatlah luas, mulai dari yang paling halus hingga keras. Contohnya, adanya hubungan baik sesama warga negara hingga seluruhnya mampu menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

Perbedaan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3

Perbedaan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 yang mendasar ialah objek dari hak dan kewajiban dari kedua pasal. Pada Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang bela negara, sedangkan Pasal 30 ayat 1 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara.

Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada Tanah Air serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan kewarganegaraan.  b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela atau secara wajib. d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Namun pada bela negara, seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta. Pada pertahanan negara, warga juga berhak dan wajib ikut serta. Namun sistem pertahanan negara ini kekuatan utamanya ialah TNI dan Polri kemudian rakyat sebagai pendukung. (OL-14)

%PDF-1.5 %µµµµ 1 0 obj <>>> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj <> stream xœ�[moÛ8þ^ ÿÁe fÄwònQ ÙìµÙn÷Š6ÀáÐî%v׉SØ ý÷7CRiS”{(Ë5çå™áøüõ®]mnÛÙ/¿œ¿nÛæö~µœ}>¿xjۧǿί|_�hîÖÛ¦]?m_½š]\þ:»¸~ùâü_tf‰U³ë¯/_ÐY ÿèLN´˜)F$›]?¾|QÏîðÏ›—/>Wo›‡¹ªšÇù‚ÕU³�‹j6ÿkvýûË¿=¤Ù“1Š‘ù\ѱ¡–k’¡£T­ &¥ºl€‹Ý|Á«õÈK’R"ØIô%„'#ÅèHK̉DJ×w?_Ø d©+2ö7D�&)(‘ꤡœjÂ%0ƽÙm檫¶{…Ã+vxe”´¨ �H Ò«Ýted¼–„FtGç75Ñt·žË²æq«ˆî ÏjR×ƘÙõíçêϧ1½ª-‘txÇ�F-§ÕÓnT™%ºgQíç‘”�½#aê`¢óó…ª–-�U½™/DuÎæSÕ£¦eˆÌÎËF_±–¨ü´¨£JHA Ù û륲/«í¨¶œÿ‹ÍÀk‘øàŽ)[MDæ½Ùoï�ÍÎ? {ÿëÕå¬>ÿ£ÙÞͪõrqu9?ph”åHk æzq:F¼×/eP!5øIðZ�²/h08¡½ûû0›/´­8K�ßá«¡~À�9­ýU‹wyõ¥_æ~üo7ðÒ6¼¤i‰´�ÿ£V¸d†PÑ›ØÑüÌ"Ò1ÀŒõ³­ðé®iŸQ?v`l´6K«÷sÊýÛ÷øgƒÌ>â0¼¸?�Ê5½÷�Éîà¥g¤åÖ|çH,˜¤`¬�hOŽœ6ܯñ ã­®q”ŸR=†ßkøŽo¨ixÞ ¬IHÏX;7~Ý1›²ÛŸÝÓ~~iÙs°Ã§Ê€¼¸§{´nöëðÚ(¬ç”MòîOÆZ¶J˜hÚ`œ^wÆÜ•q�="X46neüÐÊ88 Ì*�næâ|ÒÊELŸBPœJ�3D'P”Sø«g bjÍz•f¬zŠjI�ÿ>û€ôîÞÇK¸-ýí÷p©üå•sªîòÏ#�yäÓ¸ÖÄÊtââRÔäR@*b *g�‰ýÉëEM‰¢1EŒÄ"�è™= ‰Z§ô|Ãt†±ìÌ”¼Á+ˆ¡" ¡GÓØœ–FO¦Á «Ùq|=ŽuŽ ”DËßN)œ$Eª4GU›618)ç‹÷èâËDYÙžE-‰Ò)ýrÔ5èœþzS”€ ¥=‰ú¤u‡0/¥@Ë(#UÊ¥Ã`ñØ!Êö15D¼ûÎËîy–Ù”9Å­¡:�ícsƒ�å¹HL�Ø©‘)±3Çh¡ÔúøðPæ:k¾°óŒ§¹Àk2AÑ|‚üÅ…£ï�é¹o�ónðÂãˆâÜ9SGåVz|/�©d-ÙXBiJ¥áþœ×a9açQ` ÜÅe„'߇Õì!hËhh‰· ã8¨æ|D§¼\`Fôs±Þïµt@S�ß„E¸*ó“ó.¬6NËb~.`¯‡;ùœÎ³/ÎÃró(ébDiØ·È�áJÉCºÝÍ3zßM?,<€(‚_YmúûÊéðäð`|"7jÕÁãUïA6ûxÂñOiŽ(håDvJ>ÌiŽŠ!¨¬iõ¦Ù5ÅÉÇ<³éä‹"•¬KeÃ틩ΔgÌ%<¼Û9øÐñ¹Å ¢:ÿ­qÃ×½6}Úƒô¢å·sJ;³ TÎÝnÖ‡æ>šk°þì€NmbÎ׆M–aÝbtï€+t+øGq¾œ¥`v�¹&󕹶!ü®¶‹7© å.ša9¨«ü£_検ä\#•ŒH‘RÃœêùÞ!«Çíx #êê¿ Ï[ToAý¨›f�ûv¿.F!N'ðJ 0ˆÆL –eÂḳò¢&€Gµ?"`2û2/Òæl3çólOì…˜`›S, &¤Ùwàã,„TÓ5¸¸=d[p>OÅiåÄŠ¬&Lÿ‘ó=<˜Ð™e\eðK,9ºr‡W­ç.òA‚ÓCLàoz/�%jÊË,æœCgNÒ ÜÀ¶Ÿ©wWN(íPC:7ó8ð„!ïpÈsOa\eÿh¨¢ìýßðp ¶t6·ï#8é®DDkD…Ý»¦u/‹nRÕÏ9°|\X‰q+P´Þ}°I,ÃsÎNBx©ä÷¾“ÚnÕ æpe¨p&Ë•‰¬_ÛÊkÌí¾˜fŠd£Âš�;9m9hF•;3Iøë¬lA» ;@倈hõ R©ý6ÅŒÃκ»_oïŠæP‡”ˆÁ ð!rø‰×ֹȘJ„h‘1ØÝ;å¿ à¢×QŒ6¶ú¸rµ’õrÝ+®däýÁè+V ˜÷ãþ üúÕ‰u}»Ú!)+TŒu U»šT”C¸ò(æ1`š}–»íÜÞ>ô®Rù£³Ë8Ï�ÀÛÇfÓ?kÝ=îm~Ø`ço†*qxñKuñáã'ÜÌÆ3´Þ6\!3¯}£w¥]iy ó©_E»yÛ iå�戜iE)ëf….ÿ¹[îj“B}ôïuðúkWÕsïú°`ý7Öw]ýlbÉ“{KäbE�.¶´Ž\tàÜ•P’u„ê=¦äغ)xÊîïÁ‚·Aü¼Ó…JÕ)ƒ_yˆøüϧ@ipÊb*uY¶@"…õòûÓìTvg.ȼÿÈÐM¿3ß;{°<Îì¢6ž¯ºÔð½“Á7Ü07¬ÅÆÈc-ññz¿ u/ÑÒ’m‚dÄQ��s<‰WÿK]_ðW´†O@vŸ ßÝ'§pýÚÿ‡(çưׯÀ-á…xÅÜ Ä«RE».Ã+<¨f,Ý’bQæB‘d’è”H¹ÎÎƲ‹ÈJ¢¸;‰6�—¾=®£±Q`mÆÎF¸ÐÎŽâ·ÜeÎùI©º3«øÎ!¨Ç5^·˜ß2wÐ%°+wG@TqÙKëìTÑ�lýqªýón]dOL¥5+d {gnê¸ÐÑg•&Ê$.\á-¢m§Ez9—Í¥AÀ•Ð;a‹²^S‰RŸ=X‰OC …ÑA[%…5xJ««ýC¿{ãCW Îë[O«Ê‚ÃÄʬè¬à] w?ú“Yv’àÂ4­Þ>9ç�sVÅ|Xæp/Ü[Ótz·\Í‹•>È,×›:”N§²ç&T r&Óñ�Êž“P`Zç™vÁÂíÚP;jÃ3ëãsÛä‰u¨ ` JÞ.RO�>©ìÚmR~‹Ge*‡�…T�)o@‡®¬„ÊGt@ÿ�KˆÆÐË‹Ìy‰Ñ,¥\ô*ç$@!b*.åÁn¶Éb€*dÚLKbs¹Ú€Z"™¯´iŒòI4ÙPH�èWnÓ´`Sœ(oœ¸l:Ñ™o/y×¹¢Ûb…WçŒ�iF,OÉ�²Oï|w˧.Dzˆä8ªç§sYÀ%ö×�!…Ûç,“@Î Ž“´X¢ëòù5=)Ž3)‡óöë•ë9¼{¾kŠ5�Í®�"µL –9Ì™9Ô/hL%ª†]ý³HoPì¡ã)éé`«³‰©uéO¬U�¶ðÑŸM_9 ä‹Á¾ÌxæMÒ5”÷({Zk'Ýxš³"S–) 8ì`H–‘µtVÊS*Áø)XÍdí\*Ľѫ‰r¯Fö Q×x2”ЛV“=#Ô–(™®·uîø>iCï",?°û¬auÅ@¶çª5î༎ÑËö�Ûˆ1Ù@¬9vß%Ìûð¹Þa~‹nm?Àµ}[tÑ&¦1rv¸u'•ÄM¡ŽÄ(ÇÎÏhë²Y÷W›¾ŠàJÓæOQ6žvJY²6K©3Ž˜JY˜l«uY`BuÅô8eÿp“ŒCõÌFpÑ Z¼ÆÓHÑdÛ”Å&‰„É¢¡Ú,ÊÖ 3¡ÓÅn³(ÛÔĈý§¡¢ÍâaØ i~bCmÖvõçöó$hg³ð[YJ4ÊÆ|2¡ŸŸ�x6‹š±k)µKð-§Ø¹-T@©e]s°ów½�ߦénzP3ƒo' >u2Þ4JÔï©‘ºÝMOi€zEQ伆`œèT'zPkÊPÏËù‹ü>ÐL"H›3aèÁöMõHÕ9ûÇL±f#k¿º*œ85ÇRå?ÁçhßñA¿UÛøNêõKÆŽôìÔœ¶]¬ò´MT¾ñ/ xŸ–^Ž)îV›¦?&e4>oد–ødÝøg<߇„/=výäiWØÆÍ B–›Ê;Ñ :x­¸¹m5,u•Ø|zV×=¸¶ƒÕ÷ã]×7l`8Z>7Ô̓ÝY;>Ufd‹ð½Ðô8ï*uÃñ†æ#-|n¾èDš1üì —aÈgÇ!Ð xßAØqÂ9ªö¬«© ¥Ì~u?PÐx`úc¼Id9·UÇuøñ“ÙK÷¡yxîYÿ0t Å¿=`á·Y¦Üï<¢w[ü8nó{–c×N"©ËH‘P`{ûÍõ(O‰º®ñ@ÂðÑæ¾Y;üUtó`yÙ3r…­ Ѹ¦˜ÛÑ:‡°9I›”à).‹»¥ÆßK&+Æò¶L+Û!g2¥5ÁR¶ f¢é„Ì„”&R`j`‘ö§Ë?)TË*Âß½nŸœ�:ÿi"ÿ·ÄÞvßÿxG¿m6ëàBú暸o=ÒSͺ‘�á¡[—fÕâ�òQœaš™Èc¼_·ëº(Ï“=Ùó­/åíûwˆI endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj [ 13 0 R] endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 17 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 2>> endobj 17 0 obj <> stream xœ�\Y�Ç~ ÿÀG20g§ïÇ0 ÙIì8v„HyZå�«¥µcî®rˆÀ?+ù…©êcº{XÓ3 –sTõQÇWGóæÍ©ï~Ý}êWß|só¦ïwŸö÷«Û›·_úþËÓ¿n>ü~Üß¼Û}îžw}÷åùÛoWo¿ÿnõöÃëW7f«¶jõêï¯_±U ÿØJJQ¹Ò¼R|õáéõ«zõ?þòúÕíú‡ÝãF¯wO›-¯×»ç�\¯6ÿZ}øëëWzHs ÓèJê„ÌíšO=Ú²ªm²G'©¶²jrª÷;Åi³ënâ%ÅX%ù"úŠÉJdOÊÉ'ÛªYH”ÃCùü6Ûv kiÖÕÔK¢©ô²EQ’UJ/zT0S ƒ÷Ͻ�µ;l¶Ì¬ûÝÔ+^iã+“¤e]±„ô; ½?݃¬L×mTYòD«+3^ÕU]7M³úðévýË—)¹ªÛJ±øŽ}¥œ­¿œ&…‘·•ÞÙ#fÅ&e]êŠë£›w›­^ß÷Ìê/›­\ßðͶYדªÕTŠäË'_iÛJÓlQ&…��ò¸öoáY·*ç²ØNJËÍŸù Ô±–™Í�Ñq-a«+I¼·úÓÏß­V7ïоýüÝ�߯꛿íž?¯ÖÝýöÇï7#ƒÆ8EÚ(P×@ü­Å?žñcµÙšš­/`Ùì÷þ²ÙªõÁ_îú «áf|°ßãýÇݦA=.?ájî‘Ïh'ñ�È쀄®Ø7ø|?�÷=¬­cõÛ¨_={7 0ñC¶{j¯þ·3å˜Ê»¸Ú2È»Ñy×Óò¤�ži¢¼{ã×Ôêw”1¥¨ý(!öAÉò—Þ€ÓñÛï7ÿH_z?ˆkêvö"OìŒõΖÂãîÁ.­¶™qXR"(OæwëVôh×aPYKü0øQÁ”3Ìz-ì2Ÿúª8(ʾI‰ÌG²-RigL¾l0žJé—ŠSöN*…˜9£ò‘MèÁš^Ÿý%ºëv±Î¤`jS©…†˜“6Ó¦1UÍSÁ}7¸Eå´a`Îî. ë³s•ˆ(ÝpÏž¹½þ´ št‹k_‹^öq0ía˜§Ë!Mç ³^Ü ÛÉ]�É,4¼à~´Ò•ÈÌ…µ®]¿¹k>~"Ý0‡h]üýc„‡Ý)ucx÷ÊÀëp‡ð²Óaÿ8ÒãeøŸN‘NÆ9Ú?|Š7ëíÂ…&…6³õðQ´œò§ªÖ6G—xÆNpÊm)»›)Êk)¦F»�ÆE�µ^/&äŒëŠ-Õþ’[v ‰œývé#V¹Ç4ˆÕ‹ÝþL¶ô„±Oб3lË>Ìî1ü.²Öι»»€QV�ÝjÙÕ?ônƒ––™ÆÝ ZÓ¹ÎíUC _]+ܤeªÝN#_ A@Û�È—‘¯ Ü‹G¾ Ñ%ÈW”B$…È·D…6` &k2*SЙЙ!t69{ùÞ¨Sc}:|CoM×?í‹C%ãZˆL>ÔçdlDN…ÛT‰ç‘µíýÙN£;ìž½OB*‡á�8ùß:Ї»AÏR¦ÎÔžÎû;P�ËPò–˜�’”ó›®Z‹�Æ(`â—ÁMêøźÄç>¹Êœn–ÅŽ²�¼† ˜¥#ðÎ.®ñçM‚vË([Çe‹TÆáSÈïàè¹÷dƒÑrqö!ÝœÓ"«+ˆ,@ÀFüOû³Í$Yã¸9)³†ñìC»"×f½‚eÐ"çZže´$x¨ZçTÎÞ’?íp~ÿ…ó^ 4ÆÝ>ô¼BlÚÍ)-0/´ÈæJÒøÖF¼`ìŠÒbÁY¥MJ%MŬ®¢4P d™ ØB”áK’Š*-E>Ày¦HP‚ù“¯Øy7Xªc´EÒd¦­®«fDú ª×犟=ê.’&Óo.÷ò‚}¦µT̘\Fm¤§³ü59ö†ØxBlÊq„"3L Ãèþ¥ÛLúÕ¦™ÀÛQè}¾DŸsåƒ)Æâ¼JLqÉAjÒAJ†yS%8Ö¿SYŒÔ•ô‘:8g6‹¡‹&ý X¦RÖ3¥.M©Ÿ&¯¨„ì &êPšÏh2ÿnt¥DΡ˜/Дòñ¦®d›S)Š�&Ár[[ÿ’RqØõÎÆ X±QˆÍÞ)‰™Ÿ+J…V¶u!eåê›6¿—¦ˆ”b1»>@˜Þ‡K ’UÒ­­Óoå�ê»aG*D¿fX”\†B4e‚è3†-"‰èçÈUŽß‹KIÙ ÖŒ5)§¹½o Ü…Ö‡-UvS@ÄȨkÜÅîq—¡÷R±“Ì'`K¹Ý&Á°eÃ,Q³°ËðØÅ "»”Õ,ì2bv Ø4‘¿

Tahukah kamu apa yang menjadi pembeda antara UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3? Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 dinyatakan bahwa: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Sedangkan isi Pasal 30 Ayat 1 adalah; "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Jika dibandingkan, keduanya sekilas nampak sama tetapi ada juga poin-poin yang berbeda. Artikel ini akan membahas perbedaan keduanya, terutama dari bunyi dan maknanya. Simak pembahasannya di bawah ini:

PASAL 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan rincinya.

UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan lampiran di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara wajib ikut serta dalam mengupayakan usaha keamanan dan pertahanan negara.

Seperti yang disampaikan dalam UU tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang sifatnya melibatkan seluruh warga, wilayah, dan sumber daya nasional yang ada. Pertahanan negara sama dengan melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Salah satu komponen utama pertahanan negara ialah Tentara Nasional Indonesia yang selalu siap dengan tugas-tugas pertahanan.

Isi dari Pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat tersebut menegaskan tentang keikutsertaan warga negara terhadap upaya pembelaan negara.

Dilansir laman resmi Kementerian Pertahanan, ayat di atas dapat dimaknai seperti berikut:

1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kebijakan kebijakan perwakilan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

2. Setiap orang yang menjadi bagian dari warga negara harus melibatkan diri dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing.